Tertegun Di Grage Mall Cirebon

Grage Mall Cirebon

ANAK saya suka membeli buku di Gramedia. Ia punya kartu members Klub Bobo, lumayan dapat diskon 10% setiap kali beli buku dan alat tulis di sana. Puas tiga jam membaca, kadang tanpa belanja apa pun. Saya jadi pengantar setia anak ke Gramedia. Bisa baca buku dan pastinya dapat pengetahuan baru.

Memandang arsitektur dan interior Grage Mall di Cirebon, kadang saya tertegun. Kagum namun sesekali diselipi sebersit kepedihan. Kagum karena ada fasilatas baru yang dapat dinikmati warga Cirebon dan sekitarnya. Namun terenyuh karena ternyata bangunan yang menggusur lapangan sepak bola MERDEKA Gunungsari (di tahun 1957 Bung Karno pernah pidato heroik dan menggelegar di “podium” lapangan sepak bola itu), lapangan basket, lapangan tenis, dan kolam renang. Di sudut utara Nasi Jamnblang Mang Dul dengan tenda sederhana bertempat di sana. Belum lagi pedagang kecil serta di lahan luar stadion Gunungsari yang dijadikan pangkalan angkutan kota. Termasuk pasar tradisional Gunungsari, kendati hingga kini tetap ada tetapi pendapatan pedagang boleh dibilang menurun.

Tahun 1976 adalah awal masuknya angkot di Kota Cirebon dengan tarif Rp 25 (dua puluh lima rupiah) per trayek. Di tahun yang sama, tiket kolam renang Gunungsari Rp 25 bagi pelajar dan ketika naik jadi Rp 50 (lima puluh rupiah) untuk umum, tarif pelajar sebesar Rp 35 (tiga puluh lima rupiah). Maka areal itu menjadi satu-satunya tempat yang selalu hidup siang malam. Ditambah keberadaan terminal bus Gunungsari yang melayani antar kota antar propinsi, lengkap sudah keramaian itu.

Stadion sepak bola Merdeka adalah warisan kolonial Belanda dan dibangun sebagai sarana olah raga satu-satunya di Cirebon. Tribun yang terbuat dari kayu jati dengan tiang besi, tempat duduk penonton yang permanen lantaran terbuat dari semen dan bata. Tribun ini kerap dijadikan tempat istirahat pelajar sepulang sekolah (saat itu membolos sekolah sangat sedikit), bahkan bila ada tugas kelompok saya dan teman-teman SMP pernah memanfaatkan tribun stadion, tentu saja siang hari sepulang jam sekolah.

Lapangan basket sudah pasti merupakan wahana olah raga sekolah yang dekat lokasi tersebut malah kerap diadakan lomba antar sekolah. Sesekali lapangan basket menjadi tempat perkelahian pelajar, baik satu lawan satu dan disaksikan para suporter maupun lebih dari perkelahian dua orang. Tapi perkelahian pelajar masa SMP saya selalu berakhir setelah perkelahian selesai, tak sampai menimbulkan dendam, apalagi berurusan dengan pihak kepolisian. Maksimal berujung setelah didamaikan kepala sekolah jikalau perkelahian pelajar melibatkan banyak siswa.

Beberapa saat lalu seorang teman di multiply.com menyurati saya menyoal hedonisme dan paham kapitalistik yang terus mengoyak warga Cirebon. Diam-diam keduanya mengurai sisi budaya Cirebon, bahkan terus mendesakkan kekuatannya sehingga semakin susah menemukan bangunan lama. Mungkin akibat peradaban yang senantiasa berganti pada setiap fase generasi manusia dan kemanusiaan. Mungkin pula lantaran ketidakmampuan pemerintah daerah mempertahankan gedung-gedung tua nan bersejarah — atas nama pembangunan.

Saya bukan anti pembangunan. Sebagai warga negara yang baik, apalagi bukan pengambil kebijakan — saya tidak punya kuasa apa-apa. Namun akan sangat bijak seandainya bangunan bersejarah di seluruh kota Indonesia TIDAK ditukar guling, terlebih janji pemerintah yang biasanya tidak memenuhi kontrak tukar guling itu.

Begitulah. Stadion Gunungsari ketika dihantam alat berat penghancur bangunan, tukar guling yang disepakati antara pengembang dengan pemerintah daerah adalah menyediakan 5 (lima) lapangan sepak bola di 5 (lima) kecamatan Kota Cirebon. Tapi hingga kini hanya sebuah kolam renang yang dibangun dekat stadion Bima.

Meski bukan olah ragawan, saya suka terenyuh menyaksikan tukar guling bangunan lama –biasanya merupakan fasilitas publik– berakhir dengan makin berkurangnya fasilitas publik. Lahan hijau terbuka yang berganti kemasan jadi pom bensin (SPBU), gedung tua yang dihancurkan serta berubah fungsi menjadi wadah transaksi bisnis “modern”, pasar tradisional yang diremajakan menjadi pusat belanja serba ada dengan berbagai istilah, dan masih banyak lainnya.

Ironinya bangunan pengganti atas proses tukar guling sering tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati secara tertulis, disaksikan banyak orang dan dipublikasikan media massa setempat. Begitulah berlangsung proses peniadaan, warisan sejarah, minimal sebutlah warisan masa lalu yang tidak cuma meninggalkan kesan; namun proses peniadaan yang kental berbau kapitalisme dan hedonisme. Perubahan yang terasa cepat meninggalkan yang lama, mengganti dengan yang baru, dengan perhitungan kurang mempedulikan konsep tata ruang kota yang asri.

Berkurangnya jumlah sarana publik di bidang olah raga (stadion gunungsari menjadi grage mall) berimplikasi pada kian merosotnya prestasi olah raga. Dalam ukuran kecil, olah raga menjadi barang mahal –setidaknya mengeluarkan biaya– karena harus menyewa sarana olah raga yang disediakan swasta.

Stadion Merdeka Gunungsari yang juga berfungsi sebagai tempat santai gratis keluarga, jika sedang tidak berlangsung event olah raga, “dipaksa” berganti dengan mall. Santai di mall sudah pasti sekalian belanja. Konsumtif serta hanya memanjakan masyarakat dalam hal menguras isi kocek. Kendati tidak memaksa, tetap saja setiap konsumen mengunjungi pusat belanja akan mengeluarkan uang.

Pihak mall tidak kalah strategi. Desakan bisnis dalam bingkai kapitalistik mematok istilah wisata belanja. Penyediaan kolam renang beserta water boom dengan tarif mahal, hotel dan pelbagai fasilitas publik (semisal bank, ATM dsb) pada mulanya berawal dari belanja kebutuhan sehari-hari. Belanja mengeluarkan uang tunai atau secara menggesek credit card memungkinkan konsumerisme yang berlebihan.

Mohon maaf saya tidak bermaksud menyalahkan pengelola bisnis. Semuanya kembali kepada kita untuk masuk dalam budaya massa ataukah tidak. Keberadaan pusat belanja memang memggairahkan perekonomian masyarakat, termasuk pendapatan daerah (kendati saya tidak tahu berapa pendapatan daerah yang diperoleh dari sejumlah mall yang ada di Cirebon). Hanya saja sejak Kota Cirebon menyatakan diri sebagai Kota 1000 Mall, sejak itu kecenderungan pemerintah daerah bersama pebisnis makin getol mendirikan mall dan sejenisnya di kota berpenghuni lebih sedikit saja dari 300.000 jiwa.

Akibatnya, pedagang kecil kian tergusur. Pasar tradisional cenderung tergeser dan mengalami penurunan pendapatan. Pemda setempat kemudian dibuat bingung dengan merebaknya Pedagang Kaki Lima yang juga membuat pusing pengelola mall, karena PKL mendirikan tenda-tendanya di troroar depan mall. Lalu lintas semakin ruwet, pejalan kaki kehilangan haknya. Jangan katakan jikalau hal ini merupakan fenomena kota atau tuntutan perubahan. Menurut hemat saya kebijakan  yang diproduk pemerintah sudah seharusnya berangkat dari kepentingan publik yang lebih besar, bukan sekadar mementingkan pengusaha. Istilah win win solution agaknya tidak berhenti pada kepentingan pejabat-pengusaha-dan LSM yang mudah tergiur godaan uang.

Kebijakan publik sudah pasti harus bermukim pada kepentingan publik. Tidak saling silang menimbulkan polemik. Jumlah mall yang ada di Cirebon dalam hitungan saya sudah cukup, tidak perlu ditambah lagi. Bukankah pusat belanja yang dikelola pemerintah daerah Kota Cirebon ada yang tidak berfungsi, kosong tanpa kegiatan ekonomi, padahal bangunannya masih layak digunakan sebagai transaksi ekonomi publik?

Mall terluas yang belum selesai dibangun –namun beberapa blok sudah difungsikan– sebaiknya merupakan mall terakhir di Cirebon. Jika pemerintah tanggap pada kepentingan publik, apa salahnya warga sekitar mall memperoleh prioritas dipekerjakan di sana. Demikian pula adanya kontrak pengembang memajukan sektor pendidikan karena lokasi mall tersebut dekat dengan sekolah umum. Campur tangan pemerintah dibutuhkan agar pembangunan tetap sinergi dengan aspek kehidupan masyarakat.

Peniadaan fasilitas publik pun sudah saatnya diakhiri. Pemerintah yang baik bahkan harus menambah fasilitas publik sehingga kota menjadi nyaman, asri, dan mampu menyedapkan pandangan mata. Bukan sebaliknya : sumpek, semrawut, dan panas. Mudah-mudahan bukan mimpi jika suatu waktu saya menyaksikan pemerintah kota Cirebon menyediakan sebuah stadion olah raga di 5 (lima) kecamatan yang ada, sebagai perwujudan proses tukar guling Stadion Merdeka Gunungsari.